Home / Uncategories / DPAD Maluku Minta Pemda MTB Tingkatkan Gerakan Literasi

DPAD Maluku Minta Pemda MTB Tingkatkan Gerakan Literasi

Edit

DPAD Maluku Minta Pemda MTB Tingkatkan Gerakan Literasi

DPAD Maluku Minta Pemda MTB Tingkatkan Gerakan Literasi

Posted: 01 Aug 2018 10:05 PM PDT

BPAD Maluku Minta Pemda MTB Tingkatkan Gerakan LiterasiSAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi Maluku  minta Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tenggara Barat (MTB) melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DinKP) agar meningkatkan partisipasi gerakan literasi di sekolah-sekolah.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perpustakaan DinKP MTB Yulianus Batlayeri S.Pd kepada Lelemuku.com di ruang kerjanya, pada Rabu (1/8).

"Kami diberikan catatan dari Perpustakaan Dan Kearsipan Maluku untuk sekolah-sekolah di MTB ke depannya agar meningkatkan gerakan literasi sekolah yang sangat mendukung sekali dengan program minat baca juga," ujar dia.

Ia menjelaskan, DPAD Maluku pada saat pengumuman hasil lomba perpustakaan sekolah pada Rabu (25/7) lalu sangat mengharapkan petugas di perpustakaan sekolah agar memenuhi kebutuhan buku para siswa secara aktif dan  jika buku yang dicari para siswa tidak ada segera mengarahkan para siswa ke pihaknya.

"Khusus pengelola perpustakaan sekolah harus lebih melihat kebutuhan-kebutuhan buku anak-anak di sekolah, mulai dari buku pelajaran, fiksi dan nonfiksi buku cerita dan kalau memang iu tidak ada diarahkan langsung ke perpustakaan daerah," jelas Batlayeri.

Selain itu DPAD Maluku juga meminta agar pihak sekolah di Kepulauan Tanimbar secara fokus bisa menganggarkan pengadaan buku guna menjawab kebutuhan siswa akan baca yang begitu tinggi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Melalui dana BOS itu juga harus diberikan pos-pos tersendiri untuk pengadaan buku karena itu internal sekolah, dari perpustakaan daerah kan tidak bisa memberikan jadi buku-buku itu juga harus ada di sekolah. Melalui katalog-katalog juga kita bisa lihat salah satunya ya buku-buku pelajaran dan buku fiksi dan nonfiksi," tutup Kabid Batlayeri. (Laura Sobuber)

13 ASN di Pemda MTB Dapat Surat Panggilan dari Inspektorat Daerah

Posted: 01 Aug 2018 04:13 PM PDT

13 ASN di Pemda MTB Dapat Surat Panggilan dari Inspektorat DaerahSAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Tim Pengawasan, Pengendalian dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku yang dibentuk Bupati Maluku MTB Petrus Fatlolon melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada beberapa unit kerja, alhasil menemukan sebanyak, 13 Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang tidak disiplin menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Merekapun langsung mendapat surat panggilan dari Inspektorat Daerah.

"Setelah Tim ini melaksanakan tugas, menemukan 13 Pegawai Negeri Sipil yang tidak atau belum melaksanakan tugas sejak mereka menerima Surat Keputusan (SK) mutasi sampai dengan hari ini, karena itu sebagai tindak lanjut dari tugas ini, sudah dilakukan pemanggilan sejak senin kemarin, dan mereka akan mendapat pembinaan oleh Inspektorat Daerah," lanjut Damianus Batmomolin, selaku Ketua Tim, di ruang kerjanya, Selasa (31/7).

Tim terpadu  yang terdiri dari Inspekorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dibentuk berdasarkan laporan bahwa terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin sejak 2017 hingga 2018, termasuk pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai sumpah dan janji sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.

"berdasarkan laporan dari para camat dan pimpinan unit kerja, bahwa pegawai yang dimutasikan di tempat tugas yang baru sampai dengan hari ini belum melaksanakan tugasnya, karena itu sesuai dengan hasil inspeksi mendadak (sidak), ternyata didapatkan pegawai yang bersangkutan belum melaksnakan tugas." ungkap Batmomolin.

Karena itu tim telah melaksanakan tugasnya dengan merekap nama-nama pegawai pada semua unit kerja dan hasilnya dilanjutkan dengan surat panggilan, yang telah dilayangkan sejak Senin, 30 Juli 2018.

"Jika mereka yang akan mendapat ganjaran berupa pembinaan tidak lagi menghiraukan pembinaan yang disampaikan,  maka selanjutnya dilakukan pemblokiran gaji hingga pegawai tersebut menyadari tugasnya untuk kembali mau mengadi bagi negara dan masyarakat." lanjut Batmomolin.

Menurut Batmomolin, sidak ini tidak akan terbatas di tahun ini, namun akan dilakukan secara terus menerus sehingga dapat memberikan efek jerah bagi Pegawai yang tidak disiplin, serta memberi sanksi yang adil terhadap pegawai tanpa pandang bulu.

Ditambahkan, sidak yang dilakukan saat ini didahulukan pada unit kerja atau SKPD terdekat, seperti, Kecamatan Tanimbar Selatan dan akan dilanjutkan hingga ke sekolah-sekolah di kecamatan yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (DiskominfoMTB)

SPKT di Morotai, Saumlaki dan Moa Dapat Dana Hibah 1.8 Miliar Yen

Posted: 01 Aug 2018 07:49 AM PDT

SPKT di Morotai, Saumlaki dan Moa Dapat Dana Hibah 1.8 Miliar YenJAKARTA, LELEMUKU.COM - 3 Tiga Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kepulauan Maluku yakni SPKT Morotai, SPKT Saumlaki dan SPKT Moa akan mendapat hibah dari Pemerintah Jepang melalui badan kerjaasama internasional yang mendukungan keuangan kepada negara-negara berkembang, Japan International Cooperation Agency (JICA).

Hal ini terungkap dari naskah perjanjian hibah senilai 2,5 miliar yen atau setara dengan Rp324 miliar pada kurs per yen Rp.129,34 yang diberikan kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sekitar 1,823 miliar yen atau Rp232 miliar diberikan ke 3 SKPT tersebut.

Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo menyatakan hibah ini akan diberikan guna mendukung fasilitas dan target area pada pelabuhan perikanan dan pasar ikan di Daruba, Kabupaten Kepulauan Morotai di Provinsi Maluku Utara, Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) di Provinsi Maluku. Selain 3 daerah di Kepulauan Maluku, 3 SPKT lainnya juga akan mendapatkan hibah diantaranya Sabang di Provinsi Aceh, Natuna di Provinsi Kepulauan Riau  dan Biak Numfor di Provinsi Papua.

"Program ini akan memberikan dukungan fiskal terhadap rencana pembangunan Sentar Kelautan dan Perikanan Terpadu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia untuk membangun dan meningkatkan pelabuhan perikanan dan pasar ikan di 6 pulau terluar Indonesia," ujar Nilanto melalui rilis medianya.

Ia menyatakan perjanjian hibah yang ditandatangani dirinya bersama Perwakilan JICA untuk Indonesia, Shinichi Yamanaka di Gedung Mina Bahari I, Kantor KKP, Jakarta pada Selasa (31/7) ini sepenuhnya dipergunakan guna program pengembangan sektor perikanan untuk pulau-pulau terluar indonesia.

"Jadi total 2,5 milyar yen. Saat ini masih disiapkan kajiannya. Proyek ini disiapkan untuk 2020, kita harus mengejarnya. Waktu pembangunannya serentak di 6 lokasi dan akan dikerjakan dalam waktu enam bulan ke depan terhitung dari hari ini," lanjut Nilanto.

Ia merincikan, Morotai akan mendapat hibah sebesar 707 juta yen, Saumlaki 692 juta yen dan Moa 424 juta yen. Sementara Kepulauan Natuna mendapat 983 ribu yen, Biak sebesar 260,9 juta yen dan Sabang dialokasikan dana sebesar 1,2 miliar yen. Dana hibah ini akan digunakan untuk pembangunan cold storage, processing, instalasi pengolahan, tempat pendaratan ikan, dan pemberhentian kapal. Tak hanya itu, ice flake machine berkapasitas 10 ton juga akan disiapkan.

"Kami ingin dari hulu ke hilir, fasilitas itu ada semuanya. Jadi kita ingin memastikan pembangunan mulai dari tepi pantai, kapal mendarat, kemudian ke tempat pengolahan itu terjamin. Kami ingin perbaiki semuanya. Jadi dari mulai menangkap ikan, prosesnya disimpan di ice flake machine hingga dipasarkan terpantau," tambahnya.

 Hal senada juga diungkapkan Perwakilan JICA untuk Indonesia, Shinichi Yamanaka. Ia menyebut, program ini sebagai langkah awal komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antar kedua negara serta memberikan dampak positif, terutama bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

"Setelah program ini selesai, nelayan kecil akan dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang sudah dibenahi. Mereka juga dapat menikmati berbagai fasilitas seperti tempat penyimpanan ikan. Semoga inisiatif kerjasama ini, dapat memberikan stimulus kepada usaha perikanan lokal dan standar hidup masyarakat pesisir, terutama di pulau-pulau terluar Indonesia," jelas Shinichi.

"Kami, JICA ingin terus berkontribusi pada program KKP. Berikutnya mungkin bisa pada sektor konstruksi kapal patroli, kapal ikan serbaguna, serta pengawasan, dan pemanfaatan teknologi," tuturnya.

Dengan program ini, diharapkan para nelayan kecil di Indonesia dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan dengan pendingin (coldstorage) dan pembuatan es, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kegiatan penangkapan ikan dan standar hidup masyarakat nelayan melalui peningkatan kualitas produk perikanan dan distribusinya di luar pulau-pulau tersebut.

Sebelumnya Menteri KKP Susi Pudjiastuti pada Mei 2018 lalu menpromosikan 3 SPKT di Kepulauan Maluku ini sebagai referensi kepada para pengusaha Jepang untuk berinvestasi di Indonesia.

Ia mengatakan SKPT Morotai memiliki komoditas unggulan Tuna, Cakalang, Tongkol. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan di Saumlaki yang juga memiliki produk perikanan unggulan yang sama. Potensi perikanan yang melimpah juga ada di Moa dengan potensi ikan jenis Pelagis Besar, Pelagis Kecil, Demersal, Tuna, Cakalang, dan Tongkol yang melimpah.

"Secara spesifik, perkembangan sektor ini juga bisa dilihat dari mudahnya nelayan kini menangkap ikan tuna. Sehingga nelayan tidak lagi perlu jauh-jauh ke tengah laut untuk mendapatkan ikan tuna, bisa didapat dalam rentang 5-8 mil dari tepi pantai," ujar Susi saat itu. (Albert Batlayeri)
Bagi ke WA Bagi ke G+