Polres SBB Tangkap Warga Kairatu Pembuat KTP Palsu |
- Polres SBB Tangkap Warga Kairatu Pembuat KTP Palsu
- Panwaslu SBB Fokus Distribusi Logistik Pigub Maluku 2018
- Bawaslu Maluku Gelar Rakor dengan Stakeholder di Tual dan Maluku Tenggara
- Tony Tunavarni dan Stevanus Layanan Dilantik Menjadi Wakil Ketua DPRD Maltra
- Sinergi Program Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara Terus Dibangun
- Pemkab MTB Pelajari E-Government di Pemkot Surabaya
- Unpatti Siap Buka Prodi Teknik Geofisika dan Teknik Perminyakan
| Polres SBB Tangkap Warga Kairatu Pembuat KTP Palsu Posted: 30 May 2018 11:24 PM PDT  PIRU, LELEMUKU.COM - Anggota Kepolisian Resor (Polres) Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku menangkap seorang warga Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu yang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik palsu pada Rabu (30/5).Pelaku bernama Pieter Sipahelut ditangkap di rental usaha miliknya di Desa Kairatu setelah polisi mendapati informasi dari masyarakat bahwa pelaku selama ini memalsukan KTP untuk kepentingan bisnisnya. Wakapolres SBB, AKBP Agus Setiawan mengatakan, dari penangkapan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit alat scan merk Canon, satu unit komputer, dan satu unit printer merk Epson L120. "Petugas juga menyita 24 lembar kopi kartu keluarga, 1 lembar kertas foto, dan 8 buah KTP palsu," ucap Agus kepada Kompas.com. Dalam modus operandinya, sambung Agus, tersangka melakukan beberapa hal layaknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, seperti pemotretan. Setelah itu, setiap pelanggan yang memesan KTP diminta antre sebentar dan setelah itu tersangka mengerjakan KTP yang dipesan. "Kemudian tersangka mengedit foto dan identitas para korban di KTP yang sudah di-scan kemudian dicetak dengan menggunakan kertas foto dan dipress menggunakan plastik," ujarnya. Dia mengatakan, dalam menjalankan bisnisnya, tersangka mematok harga Rp50.000 hingga Rp70.000 untuk satu buah KTP yang dipesan warga. Kasus ini akhirnya terbongkar setelah salah seorang warga atas nama Aisa alias Ica (35) yang tidak mendapatkan KTP pesanannya melaporkan pelaku ke polisi. Awalnya Ica mengetahui pembuatan KTP palsu tersebut dari ibu kandungnya. Sehingga dia pergi ke rumah tersangka dengan membawa satu lembar Kartu Keluarga (KK). Menurut Ohoirat, KK ini diserahkan kepada tersangka, kemudian saksi difoto dan dijanjikan keesokan hari KTP sudah jadi. Saksi juga disuruh membayar Rp120.000 untuk dua lembar KTP palsu yang dibuat terdakwa yaitu untuk saksi Ica dan suaminya Gustam Mangitu. Pengurusan KTP ini dilakukan karena Ica dan suaminya belum pernah membuat KTP Elektronik. Tetapi KTP palsu yang dibuat tersangka ternyata tidak bisa digunakan untuk pengurusan segala sesuatu karena dinyatakan palsu dan selalu ditolak. Hal itu juga terjadi kepada korban lainnya atas nama Getmi (33) dan saudaranya Eric Maraueng warga Kairatu. Barang bukti yang disita polisi diantaranya delapan lembar KTP aspal, satu unit laptop, alat pindai, printer, serta 24 lembar fotokopi KK. Atas perbuatan tersebut, PS dijerat melanggar Pasal 263 KUH Pidana. "Kasus ini sementara masih kita kembangkan, kita juga akan memeriksa laptop tersangka untuk mengetahui berapa KTP palsu yang sudah dibikin oleh tersangka," pungkas Kapolres. (Kompas) |
| Panwaslu SBB Fokus Distribusi Logistik Pigub Maluku 2018 Posted: 30 May 2018 10:53 PM PDT  PIRU, LELEMUKU.COM - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) serta jajarannya diminta mulai fokus melakukan pengawasan, perencanaan, dan pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Karena, mulai 28 Mei 2018, KPU Maluku sudah akan mendistribusikan Logistik Pilgub Maluku ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku.Koordinator Divisi Pengawasan Panwaslu Kabupaten SBB, Hijra Tangkota, S.Pd menyatakan pihaknya bakal mengawasi distribusi logistik surat suara hingga ke kecamatan di SBB. "Pendistribusian logistik masuk ke SBB dalam bentuk surat suara pada senin (28/5) tepat pukul 20.06 WIT, diantar oleh tiga mobil, satu mobil foreders, satu mobil truk pengangkut logistik dan satu mobil avanza berisi aparat kepolisian dalam hal ini pengawalan. Logistik diterima oleh Anggota KPU SBB dan disaksikan oleh jajaran Panwaslu SBB dan Kepolisian," kata Hijra. Sedangkan untuk logistik dalam bentuk tinta diantar langsung oleh pihak pengiriman, Kantor POS untuk kebutuhan pungut hitung 27 juni nanti," lanjutnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Hijra, pengawasan logistik dilakukan untuk memastikan bahwa logistik yang didistribusikan dari KPU provinsi ke kabupaten dalam keadaan aman, baik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan. Panwaslu SBB tetap mengedepankan prinsip independensi dalam proses-proses pengawasan. Terkait dengan pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara akan dijadwalkan oleh KPU pada Rabu (30/5) nanti. Panwaslu SBB pastikan akan melakukan pengawasan secara aktif dan melekat terhadap proses-proses persiapan pungut hitung pada pilkada juni mendatang Dalam pengawasan tersebut pihaknya mengerahkan seluruh Panwaslu di wilayah untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Semua tahapan dalam pendistribusian logistik rawan pelanggaran, oleh karena itu, pengawasannya diatur dalam Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2018. "Ini menjadi tugas dan wewenang Panwaslu kecamatan dan desa melakukan pengawasan pendistribusian logistik. Agar pelanggaran – pelanggaran yang rawan terjadi dapat diawasi dan terjaga," paparnya. Untuk itu, Hijra menghimbau agar Panwas kecamatan melakukan pengawasan pendistribusian hingga ketingkat TPS. (DiskominfoSBB) |
| Bawaslu Maluku Gelar Rakor dengan Stakeholder di Tual dan Maluku Tenggara Posted: 30 May 2018 10:38 PM PDT  LANGGUR, LELEMUKU.COM - Rapat Kordinasi (Rakor) Stakeholder oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku dalam rangka persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berlangsung di Kimson Centre Langgur, Rabu (23/05).Perwakilan Partai Politik, Ormas, OKP, Tim Pemenangan Paslon Bupati dan Walikota, Insan Pers serta Penyelenggara dan Pengawas di Kabupaten dan Kota agar Kegiatan ini dapat dimaknai sebagai awal dari Kebangkitan di era Demokrasi Modern. Sebab pada pemilu-pemilu Sebelumnya tak ada sanksi bagi beberapa jenis Pelanggaran pemilu maka mulai tahun ini semuanya sudah kena sanksi bahkan hukuman badan berupa kurungan, oleh sebab itu Titaley berharap peserta yang hadir dapat mengimplementasikan apa yang menjadi harapan Bawaslu kepada masyarakat di dua daerah ini. Kegiatan ini menghadirkan narasumber antara lain Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tual dan Sekretaris KPUD Maluku Tenggara, Panwaslu Kota Tual dan Maluku Tenggara, Sekretaris Disdukcapil Kota Tual dan Maluku Tenggara serta Wakapolres Malra dan dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama berupa penyampaian Materi oleh Ketua KPUD Kota Tual Ibrahim Faqih dan Sekretaris KPUD Maluku Tenggara Johosua Putnarubun, serta Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Maltra Lili Etwiori dan Sekretaris Disdukcapil Kota Tual Muhammad Kurnia dan Wakapolres Maltra Kompol D. Ubro. Selanjutnya pada sesi kedua di isi dengan tanya jawab dan Diskusi dan pada sesi ketiga diakhiri dengan Rekomendasi Rapat Koordinasi yang dibacakan oleh Komisioner Bawaslu Maluku, Astuti Usman Marasabessy. (DiskominfoMaltra) |
| Tony Tunavarni dan Stevanus Layanan Dilantik Menjadi Wakil Ketua DPRD Maltra Posted: 30 May 2018 10:31 PM PDT  LANGGUR, LELEMUKU.COM -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara TH.Welerubun SH memimpin upacara Pengambilan Sumpah 2 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Maltra) masa jabatan Tahun 2014 – 2019 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada Selasa (22/5).Kedua pejabat yang diambil sumpah diantaranya, Ir.Tony Tunavarni dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Stevanus Layanan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Welerubun SH dalam sambutanya mengatakan ini bagian dari dinamika yang dapat terjadi kapan saja.Hal ini merupakan amanat dari pasal 239 UU Nomor 17 Tahun 2014, Anggota DPRD berhenti karena mengundurkan dan atau diberhentikan . Selanjutnya dalam pasal 45 ayat 1,2 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD . TH.Welerubun SH menambahkan proses Pergantian Antar Waktu Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara yang dilaksanakan merupakan suatu langkah maju dalam rangka mengisi kevakuman Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. "Karena sejak bulan Pebruari 2018 dua wakil ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mengundurkan diri dan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018," kata dia. Welerubun menegaskan Pelantikan Pergantian antar waktu sudah sesuai mekanisme yaitu sudah melalui tahapan dimana partai yang mengusulkan pergantian antar waktu wakil Ketua DPRD adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Pergantian antar waktu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, dengan surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 100 dan 101 Tahun 2018. TH.Welerubun SH dalam mengharapkan dengan adanya proses pergantian antar waktu wakil ketua, DPRD Maluku Tenggara juga dapat meningkatkan pelayanan masyarakat oleh lembaga DPRD. (DiskominfoMaltra) |
| Sinergi Program Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara Terus Dibangun Posted: 30 May 2018 10:22 PM PDT  TERNATE, LELEMUKU.COM - Penataan Ruang yang dituangkan melalui program dan anggaran diharapkan mencapai prioritas yang tepat secara spasial sehingga pembangunan dan perizinan dilakukan sesuai peruntukan di dalam Rencana Tata Ruang di Provinsi Maluku Utara.Hal ini diungkapkan Direktur Pemanfaatan Ruang Dwi Hariyawan dalam Rapat Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Monitoring Evaluasi Berdasarkan Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku Utara di Ternate (24/5). "Himbauan yang paling penting adalah kesinergisan program pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan kawasan oleh pusat dan daerah," ungkap dia. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Utara, satuan vertikal pemerintah pusat, OPD tingkat provinsi dan OPD di lingkungan Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai sebagai dukungan terhadap kegiatan sinkronasi program di kawasan perbatasan negara dan monitoring evaluasi. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara M. Syahrir menegaskan bahwa proses pelaksanaan sinkronasi program sangat penting demi penataan ruang dan penataan tanah yang baik di masa mendatang. Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Maluku Utara Adi Kahar mengatakan lokus-lokus pengembangan yang menjadi pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah seperti Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Sofifi dan PKSN Daruba di Kabupaten Pulau Morotai perlu didukung rencana infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya. Ditambahkannya, wilayah-wilayah yang berpotensi namun belum terekspose karena keterbatasan infrastruktur seperti di Kepulauan Widi dan Pulau Obi. "Selain itu wilayah yang sudah dikembangkan fasilitas konektifitas namum belum berkembang dikarenakan belum terbangunnya pembangkit listrik seperti di Halmahera Tengah adalah salah satu contoh permasalahan ketidaksinergisan program pembangunan," ujar Adi. Inti dari kegiatan rapat pembahasan Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah dan Monitoring Evaluasi Berdasarkan Rencana Tata Ruang di Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan membagi peserta menjadi dua desk yaitu bagian sinkronasi program dan bagian monitoring dan evaluasi. (HumasBPN) |
| Pemkab MTB Pelajari E-Government di Pemkot Surabaya Posted: 30 May 2018 10:21 PM PDT  SURABAYA, LELEMUKU.COM - Guna meningkatkan pemanfaatan sistem elektronik untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk mempelajari E-Government yang dilaksanakan pemkot tersebut.Bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informarika Kota Surabaya, sebanyak 6 peserta rombongan dari Pemkab Maluku Tenggara Barat diterima secara langsung oleh Cahyo Utomo selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Dortji Lalaun ketua rombongan Pemkab Maluku Tenggara Barat dalam sambutannya menyampaikan, kedua daerah ini berharap dapat mempelajari inovasi dan aplikasi e-Government yang telah diterapkan guna mempermudah pelayanan publik di Kota Surabaya, nantinya inovasi dan aplikasi tersebut dapat di adopsi dan diterapkan di MTB. Sementara itu, Cahyo Utomo menjelaskan secara singkat profil Kota Surabaya. Menurutnya, untuk Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan, Surat Menyurat hingga Proses Perencanaan di Kota Surabaya saat ini semuanya menggunakan Eletronik Goverment. Menurut Cahyo, e-Government di Kota Surabaya terintegrasi dengan database sistem kependudukan, Cahyo Mencontohkan untuk aplikasi kesehatan e-Health, pasien tidak perlu mengantri di RS atau puskesmas untuk mengambil nomor antrian. Cukup dengan membuka aplikasi e-Health dan memasukan NIK Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya, pasien langsung mendapat nomor antrian di RS/Puskesmas di Kota Surabaya. Cahyo menambahkan, integrasi antara e-Gov dengan database sistem kependudukan juga dapat dilihat di aplikasi kependudukan (e-Lampid), dengan aplikasi ini, pembuatan akte kelahiran dan kematian yang dulunya warga harus datang ke kantor kelurahan dan kecamatan untuk mengurus, kini warga bisa mengurus dari rumah sendiri-sendiri melalui gadget masing-masing dan baru datang ke kantor kecamatan atau kelurahan ketika menyerahkan berkas dan mengambil akta kelahiran atau kematian ketika sudah selesai dicetak. (DiskominfoSurabaya) |
| Unpatti Siap Buka Prodi Teknik Geofisika dan Teknik Perminyakan Posted: 30 May 2018 06:20 PM PDT  POKA, LELEMUKU.COM - Guna memenuhi kebutuhan pekerja teknis pada perusahaan minyak dan gas di Provinsi Maluku, Universitas Pattimura (Unpatti) siap membuka Program Studi (Prodi) Teknik Geofisika dan Teknik Perminyakan.Menurut Rektor Unpatti, Prof. Dr. Marthinus Johanes Saptenno, S.H., M.Hum dua prodi ini akan resmi dibuka saat SK dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir melalui Dirjen Dikti diterima. "Tahun ini karena proposal sudah kita masukkan ke Kementerian dan tinggal menunggu SK menteri saja," ujar dia kepada Lelemuku.com pada Kamis (24/5). Dikatakan penerimaan mahasiswa perdana untuk kedua prodi tersebut akan dilaksanakan ketika sk tersebut diterima. "Kami sudah buat permintaan ke kementerian dan mudah-mudahan dalam waktu secepatnya dapat dikeluarkan SK, supaya kami bisa terima mahasiswa," jelas Saptenno. Dikatakan mahasiswa yang akan ditampung dalam kedua prodi ini akan sedikit dan berjumlah belasan orang. Dirjen Dikti kembali menambah dua program studi (Prodi) baru di Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk eksplorasi Blok Masela nanti. Unpatti saat ini sedang berupaya untuk membuka Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, dengan sebelumnya membuka prodi Teknik Geologi pada 2017 yang menerima 15 mahasiswa. Sementara para mahasiswa ikut dalam rekrutmen perdana ini akan bebas biaya kuliah, karena ditanggung langsung oleh Kementerian melalui Dirjen Dikti. (Albert Batlayeri) |
| You are subscribed to email updates from Lelemuku.com | Berita Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
